Tuntut Pengangkatan PNS, Dosen PPPK Gelar Aksi di Depan Rektorat Unsika

Puluhan dosen berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pegawai, bersama 172 dosen dan tenaga kependidikan lainnya, menggelar aksi damai di depan Gedung Rektorat Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) pada Kamis (15/5/2025). Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi agar para dosen PPPK dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengingat kontribusi mereka yang dinilai setara dengan PNS.

Ketua Forum Komunikasi Pegawai, Imam Budi Santoso, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kejelasan jenjang karier bagi para dosen PPPK, meskipun mereka telah mengabdi dan menjalankan tugas dengan tanggung jawab yang sama seperti dosen PNS.

“Kami menginginkan kejelasan status dan jenjang karier. Kami sudah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana PNS lainnya, tetapi hak-hak kami tidak setara. Oleh karena itu, kami menuntut agar diangkat menjadi PNS,” ungkapnya, Kamis (15/5/2025).

Ia juga menambahkan bahwa ketidakpastian status ini membuat para dosen PPPK merasa khawatir terhadap masa depan karier mereka di dunia akademik. Sebagian besar dari mereka telah mengabdi sejak jauh sebelum program PPPK diresmikan, namun hingga kini masih belum mendapatkan kepastian yang menjamin keberlanjutan profesi mereka.

“Kami ini para dosen PPPK yang sudah bekerja bertahun-tahun, bahkan sejak sebelum program PPPK itu resmi, tapi sampai hari ini belum ada kepastian soal karier kami ke depan. Kami tidak meminta macam-macam, hanya ingin dihargai dan diberikan kejelasan status, supaya kami bisa menjalankan tugas dengan tenang.”

Imam menyampaikan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk mengeluarkan diskresi dalam mengangkat para dosen PPPK di Unsika dan 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) di seluruh Indonesia menjadi PNS. Ia juga menuturkan bahwa dirinya pernah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo saat pertemuan para pimpinan perguruan tinggi di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut, menurut pengakuannya, Presiden Prabowo menjanjikan dua hal: pertama, akan menyiapkan anggaran; dan kedua, akan mengangkat seluruh dosen PPPK di 35 PTNB menjadi PNS.

“Saya pribadi sudah bertemu dengan Pak Prabowo ketika pertemuan para pimpinan perguruan tinggi di Istana. Kami diundang dan saya berbicara langsung dengan Pak Prabowo. Saat itu, beliau menjanjikan dua hal: yang pertama, akan menyiapkan anggaran; yang kedua akan mengangkat kami para dosen PPPK di 35 PTNB menjadi PNS,” tuturnya.

Imam menyampaikan bahwa mereka hanya ingin menuntut dan menagih janji-janji yang sebelumnya sudah disampaikan langsung oleh Presiden. Namun, ia menyayangkan sikap sejumlah pembantu Presiden yang justru menghalangi dan menganggap janji tersebut tidak pernaah ada.

“Jadi, kami hanya menuntut dan menagih janji-janji yang sudah diucapkan Presiden. Akan tetapi, banyak pembantu Presiden, termasuk menteri yang menghalangi dan menganggap janji itu omon-omon kosong, seolah-olah Presiden tidak pernah memberikan janji tersebut,” ujarnya.

Imam menambahkan bahwa dirinya telah membuat pernyataan secara pribadi di atas materai dan siap disumpah sebagai bentuk kesaksian bahwa Presiden Prabowo benar-benar pernah menjanjikan pengangkatan PPPK PTNB se-Indonesia menjadi PNS tahun ini.

“Maka saya membuat pernyataan pribadi di atas materai dan siap disumpah bahwa Presiden Prabowo sudah menjanjikan kepada saya pribadi dan rekan-rekan yang hadir waktu itu bahwa akan membereskan pengangkatan kami, para PPPK PTNB seluruh Indonesia, menjadi PNS tahun ini dan menyiapkan anggarannya. Jadi, aksi ini adalah tuntutan agar janji yang disampaikan Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia (RI) ditepati. Jangan sampai janji itu dianggap omon-omon saja. Saya garis bawahi, ini bukan hanya janji atau omon-omon, tapi janji Presiden pada pertemuan para pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia di Istana Negara. Itu tuntutan kami,” jelasnya.

Imam menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari gerakan serentak yang diikuti oleh 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) se-Indonesia, termasuk Unsika. Ia menambahkan bahwa pada tanggal 21 Mei mendatang, para perwakilan dari seluruh PTNB tersebut akan berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi besar menuntut pengangkatan dosen PPPK menjadi PNS sebagai harga mati yang tidak bisa ditawar.

“Aksi ini merupakan gerakan serentak yang diikuti oleh 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) se-Indonesia, termasuk Unsika. Pada tanggal 21 Mei, kita akan berangkat ke Jakarta untuk menggelar demo besar bersama perwakilan dari 35 PTNB, menuntut PNS sebagai harga mati,” ujarnya.

(RAN, LLJ)