Seruan Aksi Karawang Memanggil Tolak Kenaikan Harga BBM

Aliansi Karawang Memanggil melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Karawang pada Jumat, (9/9/2022). Aksi ini diikuti oleh ratusan mahasiswa dan buruh.




Adapun latar belakang dilakukannya aksi ini dikarenakan adanya kemarahan masyarakat mengenai banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, sehingga menghasilkan beberapa tuntutan yang diajukan, di antaranya:

Koordinator lapangan dari Aliansi Karawang Memanggil, Teddy, turut berkomentar terkait tuntutan pertama perihal tolak kenaikan harga BBM. “Pencabutan subsidi hari ini, ini sangat menjadi tidak efisien karena kenapa, karena bisa dilihat kenapa tidak efisien jika dilihat harga minyak dunia hari ini sedang turun tapi kenapa Indonesia malah menaikan harga BBM, itu menjadi pertanyaan besar,” ujarnya.

Selain itu, Tedy juga menambahkan bahwa UU Omnibus Law sebelum disahkan itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, yang terjadi di lapangan banyak PHK massal, sistem kerja yang tidak jelas, outsourching (penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu di dalam perusahaan), dan magang.




Sementara itu, perwakilan dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Eka, turut menanggapi terkait demo kali ini. Ia bersyukur bahwa tuntutan dari masyarakat dapat disampaikan kepada presiden melalui Sekda. “Jadi beban ini yang kami sampaikan kepada pemerintahan daerah melalui KBPP dan bersyukur berdasarkan audiensi pemerintah daerah juga melihat bahwa beban kehidupan masyarakat dan kenaikan BBM khususnya Karawang dapat disuarakan dan akhirnya dapat disuarakan secara tertulis kepada presiden melalui Sekda mewakili pemerintahan daerah dan ketua DPRD. Tidak ada PHK jaminannya lalu kemudian menyuarakan untuk membatalkan UU Cipta Kerja (nomor) 11 tahun 2020 dan itu adalah wujud konkret selain penolakan kenaikan BBM yang saat ini terjadi,” ucapnya.




Dalam aksi ini, Ketua DPRD Karawang, Pendi Anwar, turut membacakan surat nomor 811/1065/DPRD. “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang, 9 September 2022.

Kepada yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta.

Nomor surat: 811/1065/DPRD

Sifat: Penting

Hal: Penyampaian aspirasi Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) Kabupaten Karawang.

Menindaklanjuti aspirasi Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan Kabupaten Karawang yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang pada hari ini Jumat, 9 September 2022 yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Karawang. Bersama ini pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Karawang mendukung dan merekomendasikan

Berkenaan dengan hal tersebut dengan ini kami teruskan aspirasi di atas yang dimaksud kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Demikian agar maklum.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karawang, Ketua Pendi Anwar

Dicap dan ditandatangani

Tembusan DPR RI

Terima kasih,” ujarnya.

Dengan dilakukannya aksi ini, Tedy pun ikut menyuarakan harapannya. “Berharapnya kawan-kawan pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan berkebijakan kepada rakyat (kebijakan yang pro terhadap rakyat). Kita bisa lihat kebijakan apa yang hari ini berpihak kepada rakyat tidak ada karena kita bisa lihat pemerintah hari ini kepanjangan tangan dari negara-negara imprealise, negara-negara liberal, maka tidak akan ada kebijakan yang sangat berpihak kepada rakyat hari ini,” ungkapnya.

(CIO, ANR, ANT, DRP)