Peringati Hari Nusantara: Bagaimana Keberlanjutan Program Ibu Kota Nusantara?

Hari Nusantara setiap tahun menjadi sebuah momen penting untuk mengingatkan akan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kurang lebih dari 17.000 pulau, Indonesia merupakan wujud nyata dari keberagaman budaya, suku, agama, dan kekayaan alam. Dan tak lupa bahwasanya negara Indonesia ini sudah melakukan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yaitu proyek IKN menjadi salah satu isu yang besar pada negara ini. IKN dirancang tidak hanya untuk memecahkan berbagai permasalahan pada ibu kota sebelumnya yang bertempatkan di Jakarta, tetapi juga untuk menjadi simbol modernisasi dan pemerataan pembangunan.  

Namun, di balik proyek besar ini, banyak pertanyaan-pertanyaan krusial yang muncul pada masyarakat Indonesia seperti: Bagaimana keberlanjutan IKN di masa depan? Apakah proyek ini dapat memenuhi janji-janjinya terkait lingkungan, sosial, dan ekonomi, atau justru bakal menjadi beban baru bagi bangsa?.

Pada pemindahan ibu kota merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan Jakarta yang semakin kompleks, seperti kemacetan, polusi udara, hingga ancaman banjir, menurut pemerintah. Di sisi lain juga pada  posisi IKN yang berada di Kalimantan Timur ini dianggap strategis karena terletak di tengah wilayah Nusantara, yang diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan ke luar Pulau Jawa.  

IKN tidak hanya dirancang sebagai ibu kota administratif, tetapi juga sebagai kota yang modern berbasis konsep keberlanjutan. Dengan slogan "kota hijau," IKN diharapkan mengadopsi teknologi ramah lingkungan, dapat memanfaatkan energi terbarukan, dan memprioritaskan ruang hijau yang luas. Namun, visi besar ini harus diiringi dengan implementasi yang nyata dan konsisten agar tidak hanya menjadi retorika belaka.  

Keberlanjutan IKN ini sangat bergantung pada bagaimana dampak lingkungannya dikelola. Dimana Kalimantan dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia, dengan hutan hujan tropis yang luas. Pembangunan skala besar ini dengan menggunduli hutan-hutan di sana, sampai hal tersebut disoroti oleh NASA bahwa menunjukkan pada kawasan inti pusat pemerintahan IKN dapat berisiko menimbulkan deforestasi, mengancam habitat satwa liar, dan mempercepat perubahan iklim di hutan Kalimantan dengan luas sekitar 2.464 hektar.   

Pada periode pemerintahan baru Pak Prabowo, ia hanya memfokuskan pembangunan IKN ini di istana negara nya saja karena program unggulan dia merupakan makan siang gratis, bakal bagaimana pembangunan ini akan selesai di tahun 2045, apakah bakal terjadi selesai pembangunan di tahun segitu?.

Proyek ini hanyalah warisan dari masa jabatan Mulyono, tak hanya pembangunan mega proyek IKN saja yang ia wariskan namun hutang-hutang negara juga diwariskan kepada periode masa pemerintahan sekarang. Begitu miris melihat masyarakat setempat sama yang terusir hingga hutan-hutan tergusur, flora dan fauna di sana terganggu dan terusir dari habitatnya.

Pemerintah harus dapat memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan pendekatan yang minim gangguan terhadap lingkungan. Penggunaan teknologi hijau, penanaman kembali area hutan yang terdampak, dan pengelolaan limbah secara efisien adalah langkah yang harus diprioritaskan.  

Selain tantangan lingkungan, keberlanjutan IKN juga bergantung pada pendekatan sosial. Masyarakat adat dan penduduk lokal Kalimantan Timur memiliki hak atas tanah, budaya, dan cara hidup mereka yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Pemindahan ibu kota tidak boleh mengabaikan kepentingan mereka.  Hak mereka atas tanah yang sudah menjadi kediamannya selama berabad-abad tidak dipedulikan oleh pemerintah, ia cuman mementingkan kepentingan meraka pribadi.

Disini pemerintah harus mengedepankan dialog dan kolaborasi dengan masyarakat lokal. Kompensasi yang adil, pelibatan mereka dalam proses pembangunan, serta pelestarian budaya lokal adalah langkah penting untuk mencegah potensi konflik sosial. Pendekatan inklusif ini juga akan menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat setempat terhadap IKN.  

Salah satu faktor yang menjadi sorotan adalah pembiayaan proyek IKN. Dengan biaya pembangunan yang mencapai ratusan triliun rupiah, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk menjaga keberlanjutan ekonomi proyek ini. Keterlibatan sektor swasta dan skema investasi publik-swasta (Public-Private Partnership) menjadi salah satu solusi yang diandalkan.  Namun, sampai saat ini pembangunan tersebut terus mencari-cari investor untuk mendanai proyek IKN ini.

Namun, penting untuk memastikan bahwa model pembiayaan ini tidak membebani anggaran negara di masa depan. Selain itu, pembangunan IKN harus menciptakan nilai ekonomi yang nyata, seperti peningkatan lapangan kerja, pengembangan UMKM lokal, dan menarik investasi asing yang berorientasi pada teknologi hijau.  

Dan keberlanjutan IKN tidak hanya bergantung pada perencanaan awal, tetapi juga pada pelaksanaan dan evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintah harus membentuk badan pengawas independen yang bertugas memantau perkembangan proyek, memastikan bahwa target-target keberlanjutan tercapai, dan mengidentifikasi potensi masalah sejak dini.  

Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan proyek sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Data terkait pembangunan, seperti dampak lingkungan, alokasi anggaran, dan pencapaian target, harus dapat diakses oleh masyarakat luas.  

Penulis: Tungea

Desainer: NTB