Janji Penutupan Tambang Tak Dilaksanakan, Warga Karawang Unjuk Rasa
Redaksi
Berita
01 Feb 2022
Masyarakat Karawang Bersatu melakukan aksi yang dilakukan di depan gedung Kantor Bupati Karawang pada hari Senin, 31 Januari 2021. Aksi unjuk rasa | Dok. khusus LPM Unsika
Aksi tersebut merupakan Penagihan janji yang dijanjikan oleh Bupati Karawang kepada Masyarakat Karawang. Yaitu menutup PT Atlasindo Utama (Perusahaan Pertambangan Batu Andesit). Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terutama masyarakat sekitar yang terkena dampak buruk secara langsung dari pertambangan.
Pada aksi tersebut Bupati hanya diwakilkan dan tidak bisa bertemu langsung oleh massa. Perwakilan dari Bupati tersebut menyampaikan bahwa masih menunggu izin operasional PT Atlasindo Utama dan menyebutkan jika PT Atlasindo Utama ingin mendapatkan izin operasional harus mendapatkan izin dari direktorat kehutanan, memiliki dokumen (Environmental Impact Assessment) AMDAL/ Analisis dampak lingkungan dan harus mendapatkan izin operasional penambangan.
Aksi unjuk rasa | Dok. khusus LPM Unsika
“Hari ini kita masih turun ke jalan karena beberapa pekan kemarin ada operasional yang masif di gunung Sinalanggeng yang pada kenyataannya pada tanggal 9 Mei 2018 sampai sekarang izinnya masih dibekukan dan beberapa laporan dari masyarakat Karawang Selatan yang merasa dirugikan karena sawahnya mati fungsi akibat pertambangan tersebut saluran airnya tertimpa batu jadi mereka tidak bisa bekerja. Jika dibiarkan pasti akan ada gunung-gunung selanjutnya yang akan di babat (dihancurkan). Sedangkan kita tahu bahwa gunung adalah pemecah angin. Selain aksi Kami akan menempuh cara dari lembaga hukum,” tutur Podec selaku perwakilan Masyarakat Karawang Bersatu.
Adapun tanggapan dari salah satu peserta dari aksi kamisan kemarin, Tedi, “Aksi ini bukan hanya kali ini saja, aksi ini dilakukan dari 2017. Tujuan aksi ini adalah penutupan dan pengusiran PT Atlasindo utama. Sangat kecewa statement dari pemerintah karena kemanakah keberpihakan pemerintah kepada masyarakat atau kepada uang dan korporat. Pemerintah harus cepat-cepat sadar atas suara masyarakat jangan hanya saat pemilu saja” ujar Tedi.