Dimulainya Kebijakan Mata Pelajaran Coding di SD: Langkah Mundur bagi Pendidikan Indonesia

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana memperkenalkan kelas coding (pemrograman) sebagai mata pelajaran pilihan mulai di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun ajaran mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, saat berkunjung ke SMP Prima Cendekia Islami di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/11/2024). Menurut Mendikdasmen, sebenarnya coding bukan hal yang baru. Banyak sekolah, terutama di tingkat SD, sudah mengajarkan coding sejak beberapa tahun terakhir. Biasanya, pelajaran coding diperkenalkan pada kelas 4 hingga kelas 6. Adapun, rencana ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi era teknologi. Namun, disisi lain wacana ini pastinya menuai pro dan kontra. Sebagian pihak mendukungnya sebagai langkah maju untuk generasi penerus. Sementara yang lain, termasuk penulis, berpendapat bahwa kebijakan ini belum tepat diterapkan untuk anak usia tersebut.

Siswa SD dan SMP saat ini sudah dihadapkan dengan kurikulum yang padat. Materi dasar seperti literasi, numerasi, dan pengembangan karakter menjadi prioritas utama bagi siswa usia ini. Penambahan coding dan Artificial Intelligence (AI) dikhawatirkan hanya akan menambah beban akademis tanpa mempertimbangkan kebutuhan dasar anak-anak tersebut. Tekanan akademis yang berlebihan tidak hanya berdampak pada hasil belajar, tetapi juga kesehatan mental mereka. Dalam tahap perkembangan ini, anak-anak lebih membutuhkan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan mereka bukan mata pelajaran coding dan AI tersebut.

Tantangan lain terletak pada kesiapan infrastruktur dan tenaga pengajar. Tidak semua sekolah, terutama di daerah terpencil, memiliki fasilitas teknologi yang memadai untuk mendukung pembelajaran coding dan AI. Bahkan, masih banyak sekolah yang belum memiliki akses internet stabil atau spesifik komputer yang memadai. Selain itu, kekurangan guru yang kompeten di bidang teknologi makin memperparah permasalahan ini. Di beberapa wilayah, masih ada siswa yang belum memahami cara dasar menggunakan komputer atau membaca dengan lancar. Ketidaksiapan inilah berisiko memperbesar kesenjangan pendidikan antara sekolah di kota besar dan di pedesaan.

Secara psikologis, usia siswa SD dan SMP berada dalam tahap perkembangan yang lebih membutuhkan eksplorasi kreativitas, interaksi sosial, dan penguatan nilai-nilai moral. Materi seperti coding dan AI menuntut kemampuan berpikir abstrak yang belum sepenuhnya matang pada usia ini. Memaksakan anak mempelajari konsep teknologi yang kompleks berpotensi menghambat perkembangan alami mereka. Sebaliknya, anak-anak usia ini lebih baik difasilitasi dengan kegiatan yang menumbuhkan rasa ingin tahu dan pemahaman mendasar tentang dunia di sekitar mereka.

Masalah literasi dan numerasi di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Survei menunjukkan bahwa banyak siswa SD dan SMP belum mencapai kemampuan membaca dan menghitung dengan baik. Sangat ironis jika pemerintah menambahkan coding dalam kurikulum, sementara sebagian siswa belum mampu memahami teks sederhana. Oleh karena itu, prioritas pendidikan dasar sebaiknya difokuskan pada penguatan literasi, numerasi, dan nilai-nilai karakter, yang merupakan pondasi penting untuk jenjang pendidikan lebih tinggi. Coding dan AI lebih cocok diajarkan di tingkat Sekolah Menegah Atas (SMA), ketika siswa sudah memiliki kemampuan dasar yang kuat untuk menerima pelajaran AI dan coding. Daripada menambahkan coding dan AI sebagai mata pelajaran baru, pemerintah dapat menjadikan sebagai ekstrakurikuler coding dan AI juga bisa menjadi pilihan bagi siswa yang memiliki minat khusus. Selain itu, peningkatan akses teknologi di seluruh sekolah agar siap, terutama di daerah terpencil, harus menjadi prioritas untuk memastikan kesetaraan dalam pendidikan berbasis teknologi.

Penambahan coding dan AI di kelas SD belum tepat diterapkan karena beban belajar yang berlebihan, keterbatasan infrastruktur, dan ketidaksesuaian dengan tahap perkembangan anak. Dalam kondisi saat ini, kebijakan ini berisiko memperparah ketimpangan pendidikan di Indonesia. Pemerintah sebaiknya memprioritaskan penguatan pendidikan dasar, literasi, dan akses teknologi sebelum mengadopsi materi teknologi baru dalam kurikulum. Pendidikan berbasis teknologi memang penting, tetapi harus dilakukan di waktu dan cara yang tepat agar memberikan manfaat maksimal bagi semua anak Indonesia tentunya.

Penulis: Saber Roam 

Desainer: SAR