Di Balik Danantara: Investasi Nasional Atau Lahan Baru Korupsi?

Presiden Prabowo Subianto secara resmi memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (24/2/2025). Kehadiran Danantara menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengelola investasi nasional demi mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Danantara merupakan badan pengelola investasi yang digagas untuk mengoptimalkan aset negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama dari pembentukan Danantara adalah memastikan bahwa aset negara dapat dikelola secara produktif, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Namun, pertanyaan yang muncul di benak penulis adalah “apakah ini benar-benar solusi yang dibutuhkan Indonesia atau justru akan membuka celah baru bagi korupsi?”

Secara teori, Danantara memang hadir dengan tujuan yang ambisius, di antaranya memperkuat ekonomi nasional melalui investasi strategis. Namun, apakah hal ini realistis atau sekedar rencana tanpa implementasi yang nyata? Tentunya, terdapat tantangan guna mencapai hal tersebut. Salah satu tantangan utama ialah memastikan bahwa investasi yang dikelola benar-benar memberikan dampak positif bagi perekonomian secara luas, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak tertentu. Risiko penunjukan pengurus yang memiliki kepentingan politik dan bisnis juga menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Minimnya transparansi dalam pengelolaan dana investasi berpotensi membuka ruang manipulasi. Kasus-kasus besar dahulu, seperti Jiwasraya, Asabri, dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi contoh bagaimana pengelolaan dana negara yang tidak diawasi dengan ketat sehingga dapat berujung pada masalah atau skandal besar. Satu pelajaran penting yang bisa diambil dari kasus bangkrutnya Jiwasraya adalah sangat diperlukannya pengawasan ketat dalam pengelolaan lembaga keuangan. Jika mekanisme pengawasan tidak diperkuat, tidak heran jika Danantara akan mengalami nasib serupa.

Hal yang paling penting, apakah terdapat jaminan bahwa Danantara akan berbeda dari lembaga-lembaga  investasi pemerintah sebelumnya? Pemerintah perlu memberikan kejelasan mengenai sesuatu yang membedakan Danantara dari skema investasi lain yang telah gagal di masa lalu. Namun, jika tidak ada transparansi dan pengawasan yang ketat maka masyarakat akan sulit memastikan bahwa investasi ini benar-benar dikelola untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah “apakah Danantara akan diaudit oleh lembaga independen?” Hal inilah, Pemerintah sebagai pilar utama harus menunjukkan komitmennya dalam memberikan laporan transparan secara berkala. Jika mekanisme pengawasan masih lemah dan tidak ada audit independen yang jelas, maka hal tersebut dapat dipastikan menjadi indikasi bahwa Danantara belum memiliki akuntabilitas secara memadai.

Sebagai penutup, Danantara jika dikelola dengan transparan dan profesional dapat menjadi langkah besar bagi perekonomian Indonesia. Namun, tanpa pengawasan secara ketat dan komitmen anti korupsi, badan ini berisiko menjadi skandal keuangan baru yang akan merugikan negara. Oleh karena itu, pemerintah, akademisi, serta masyarakat harus terus mengawal dan mengkritisi agar Danantara benar-benar berfungsi untuk kepentingan rakyat, bukan justru sebaliknya. Artinya, menjadi ladang baru bagi praktik korupsi yang telah berulang kali mencederai kepercayaan masyarakat.

Penulis: Saber Roam

Desainer: Sonnia Aulia Sari